Pemerintah Mengasuh Anak Jalanan

Jakarta sebagai ibu kota dilihat dari luar hampir selalu dipandang pada sisi kemegahan dan pusat segala sesuatunya termasuk pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perbelanjaan dan lain – lain, Jakarta menjadi barometer bagi daerah – daerah lain di Indonesia. Akan tetapi jika dilihat dari sisi lain Jakarta menyimpan banyak problematika kehidupan seperti masalah banjir, kemacetan, kesejahteraan warga sekitar dan permasalahan anak jalanan. Miris serta ironis ditengah kemegahan dan keagungan kota Jakarta sebagai kota mega politan ada banyak anak – anak yang harus menjalani kehidupannya di jalan. Melakukan aktifitas yang tidak biasa dilakukan anak seusia mereka yang seharusnya bermain ataupun mengenyam pendidikan demi masa depan mereka. Akan tetapi melihat kenyataan yang ada mereka seolah menjadi masalah tersendiri yang harus diselesaikan.
Sebagaimana yang tergambar dalam kitab undang – undang dasar 1945 pasal 34 menyebutkan “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” memang tidak dikatakan secara spesifik mengenai anak jalanan akan tetapi pengertian anak terlantar disini adalah merajuk pada pasal 1 ayat 7 UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteran anak, disebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selanjutnya pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa “anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan negara atau orang atau badan.” demikian juga dengan pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa “anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar”. Hampir setiap anak jalanan atau anak – anak yang menghabiskan seluruh waktunya dijalan tidak bersekolah, alasannya beragam dan salah satu faktor utama adalah kendala ekonomi selain itu minat belajar yang rendah. Dukungan dari orang tua dan keluarga tidak bisa terlalu diharapkan membuat banyak diantara anak jalanan mengambaikan pentingnya sebuah pendidikan. Sedangkan pemerintah yang mempunyai kewajiban asuh terhadap anak jalanan ataupun anak terlantar belum mampu merangkul semua masalah anak jalanan yang ada, hal ini bukan berarti pemerintah hanya berpangku tangan akan tetapi segala daya dan upaya telah dilakukan termasuk memberikan bimbingan ataupun arahan dari berbagai kegiatan yang diadakan oleh pemerintah terhadap anak jalanan. Contohnya saja;………………………………………………………………………….
Pemandangan anak – anak yang tengah lalu lalang di jalan mudah sekali kita temui dihampir setiap sudut kota dari yang mengamen, mengelap mobil dengan menggunakan kemonceng dan alat pembersih lainnya, menengadahkan tangan sampai pada tindak kriminalitas yang mereka lakukan seperti; mencopet/ menjambret dan pencurian masal yang pelakunya lebih dari tiga orang terlebih lagi mereka adalah anak – anak dibawah umur. Contoh lainnya yang dapat dikatakan tindak kriminalitas anak jalanan adalah pada kasus bajilo atau bajing loncat cilik yang biasa menjalankan oprasinya pada kawasan tertentu seperti di kawasan industri Pulo Gadung, Igi, Mambo, Pelumpang, dan Kelapa Gading. Khususnya lagi pada jalan – jalan yang menghubungkan antara pelabuhan dan kawasan – kawasan industri. Menjadi seorang bajilo diperlukan tingkat keberanian yang tinggi selain sasarannya atau target kegiatannya mengambil muatan bus atau truk pengangkut besi, mereka juga tidak segan mengambil barang lain seperti seperti dongkrak, pagar besi, pipa, ban serep bahkan skrup/mur. Ini menjadi fenomena tersendiri melihat betapa ekstrimnya tindakkan yang dilakukan oleh anak – anak yang masih bisa dikatakan dibawah umur. Jika terus dibiarkan hal masalah ini akan menjadi bom waktu yang pada saatnya nanti akan mengakibatkan dampak yang lebih besar lagi bagi pelaku tindak kriminalitas bajilo khususnya ataupun masyarakat pada umumnya.
Dalam rangkaian ayat undang – undang 1945 seperti yang telah dipaparkan diatas, idealnya pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap penanganan anak jalanan secara keseluruhan akan tetapi bila melihat kenyataan, pemerintah tidak cukup mampu dengan segala daya dan upaya merangkul seluruhnya

Iklan

Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s